POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, menegaskan pentingnya penyelesaian tugas panitia khusus yang telah dibentuk oleh pimpinan dalam mendukung proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Salehuddin, agar penyusunan RKPD 2026 berjalan dengan lancar sesuai peraturan berlaku, panitia khusus yang dimaksud harus segera menyelesaikan tugasnya agar berbagai agenda bisa kelar tepat waktu sesuai rencana.

“Panitia khusus yang sudah dibentuk harus segera melaksanakan tugas-tugasnya dan menyelesaikan agenda kegiatan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

2024 ini kata Salehuddin, merupakan tahun yang sangat krusial, karena berbagai agenda yang dihasilkan menjadi dasar penyusunan RKPD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan RKPD untuk Tahun Anggaran 2026 harus dimulai dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024. Rencana tersebut, lanjutnya, harus disusun sebelum dimulainya Rancangan Awal RKPD pada Desember 2024 mendatang.

Oleh karenanya kata Salehuddin, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas yang ada.

Untuk diketahui, ada dua produk penting yang harus diselesaikan DPRD Kaltim sebelum tahapan penganggaran pada APBD 2026.

Pertama, adalah Rencana Kerja DPRD yang harus masuk dalam dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026.

Kedua, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang juga wajib dimasukkan ke dalam RKPD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran.

Salehuddin menekankan bahwa penyusunan RKPD yang tepat waktu dan sesuai prosedur sangat penting untuk memastikan program-program pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tanpa adanya produk DPRD yang mendukung, maka proses penganggaran dan perencanaan daerah pada tahun 2026 akan terhambat.

Sebagai penutup, anggota DPRD Kaltim ini mengingatkan bahwa meskipun waktu untuk menyelesaikan berbagai tugas tersebut terbatas, kerja keras dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat akan sangat menentukan keberhasilan penyusunan RKPD Tahun 2026.

"Tentu ini akan berdampak pada kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah," tutupnya.(adv/die)